Infojatengpos.com – Pakar Ekonomi Politik Universitas Bakrie, Asmiati Malik, Ph.D, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik yang dilandasi niat baik dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Asmiati, dalam kajian kebijakan publik terdapat tiga koridor utama yang perlu dievaluasi. Koridor pertama adalah aspek manfaat kebijakan. Ia menilai MBG secara nyata memberikan manfaat karena anggaran yang bersumber dari pajak dimanfaatkan langsung untuk konsumsi anak-anak Indonesia.
“Jika ditanya apakah niat dan manfaat program ini baik, jawabannya iya, seratus persen bermanfaat,” ujar Asmiati.
Komposisi Gizi dan Produktivitas Jadi Catatan
Asmiati juga menyoroti komposisi gizi dalam program MBG. Mengacu pada data Badan Pangan Nasional (Bapanas), pola konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi karbohidrat hingga sekitar 60 persen, dengan lebih dari 90 persen berasal dari nasi. Sementara itu, porsi protein masih berada di kisaran 11 persen.
“Karbohidrat pada akhirnya akan diubah menjadi gula dan energi. Pertanyaannya, apakah komposisi MBG sudah cukup untuk mendorong peningkatan produktivitas anak?” katanya.
Ia menilai peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia tidak dapat hanya mengandalkan pemberian makan siang gratis dalam jangka waktu tertentu, melainkan perlu diuji dampaknya secara akademik dan berkelanjutan.
Baca juga: Akademisi: MBG Meringankan Beban Keluarga dan Menumbuhkan Semangat Belajar Anak
Wilayah Perkotaan Dinilai Lebih Rentan
Dalam pandangannya, program Makan Bergizi Gratis seharusnya lebih diprioritaskan untuk wilayah perkotaan, di mana anak-anak memiliki keterbatasan akses terhadap sumber nutrisi alami. Hal ini berbeda dengan wilayah perdesaan yang masih memiliki ketersediaan pangan dari lingkungan sekitar, seperti buah-buahan.
“Di wilayah perdesaan, sumber nutrisi sebenarnya masih cukup banyak. Justru anak-anak di kawasan perkotaan yang lebih rentan,” ujarnya.
Dampak Ekonomi dan Peran Masyarakat Lokal
Asmiati juga menyinggung potensi dampak ekonomi dari program MBG, mulai dari perputaran uang, pengadaan bahan baku, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal. Namun, ia menilai dampak tersebut sulit diukur secara rinci karena perbedaan harga dan kondisi pangan di setiap daerah.
Ia menilai wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi salah satu daerah yang sangat membutuhkan intervensi pangan akibat keterbatasan produksi dan tingginya harga bahan makanan.
Selain itu, Asmiati mendorong agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat melibatkan masyarakat sekitar, termasuk pedagang kecil, baik sebagai tenaga kerja maupun mitra usaha. Namun, ia menegaskan bahwa skema tersebut perlu dihitung secara matang agar pendapatan yang diperoleh sebanding dengan upaya yang dilakukan.
“Semua ini perlu perhitungan yang jelas, mulai dari anggaran per sekolah hingga dampak ekonominya,” pungkasnya.
