Kabar baik bagi para pekerja di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau yang lazim disebut UMR Kebumen 2025 sebesar Rp2.259.873,55. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan Kebumen di urutan ke-22 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Melalui artikel ini, Info Jateng Pos akan mengulas secara lengkap seputar UMR Kebumen 2025, mulai dari besaran dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya, posisi Kebumen dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah, daftar lengkap UMK di seluruh provinsi, serta faktor-faktor penentu UMR. Tidak ketinggalan, kami juga akan membahas dampaknya terhadap pekerja dan pengusaha serta menyediakan informasi kontak resmi untuk kebutuhan klarifikasi lebih lanjut.
UMR Kebumen 2025 Resmi Naik
UMR Kebumen 2025 ditetapkan naik menjadi Rp2.259.873,55 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024. Penetapan ini diumumkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjelang akhir tahun 2024, sebagai bagian dari kebijakan tahunan untuk menyesuaikan upah minimum dengan kondisi ekonomi terkini. Kenaikan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 dan wajib diikuti oleh seluruh perusahaan di wilayah Kabupaten Kebumen.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, UMR Kebumen 2024 berada di angka Rp2.121.947. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp137.926 atau sekitar 6,5%. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi pekerja karena mencerminkan adanya peningkatan nilai penghasilan minimum yang diharapkan mampu menyesuaikan dengan laju inflasi dan kebutuhan hidup layak di wilayah tersebut.
Perbandingan UMR Kebumen Dari Tahun ke Tahun
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan UMR di Kabupaten Kebumen, berikut adalah perbandingan dalam lima tahun terakhir:
| Tahun | UMR (Rp) | Kenaikan (Rp) | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.895.000,00 | – | – |
| 2022 | 1.906.781,84 | 11.781,84 | 0,62% |
| 2023 | 2.035.890,04 | 129.108,20 | 6,77% |
| 2024 | 2.121.947,00 | 86.056,96 | 4,23% |
| 2025 | 2.259.873,55 | 137.926,55 | 6,5% |
Dari tabel tersebut terlihat bahwa UMR Kebumen terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun besaran kenaikannya bervariasi. Kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2023, sementara tahun 2022 mencatatkan kenaikan paling rendah. Kenaikan UMR 2025 yang mencapai 6,5% menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi.
Pemerintah juga mendorong agar perusahaan tetap menjaga produktivitas kerja agar kenaikan upah ini seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan usaha di daerah.
Posisi Kebumen di Daftar UMR Jawa Tengah
Dalam daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Tengah tahun 2025, Kebumen menempati urutan ke-22 dari total 35 daerah administratif. Posisi ini menempatkan Kebumen di bagian tengah daftar, mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang relatif stabil namun belum masuk dalam kategori UMK tertinggi di provinsi.
Berikut adalah daftar lengkap UMK 2025 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah:
| No. | Kabupaten/Kota | UMK 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Banjarnegara | 2.170.475,32 |
| 2 | Banyumas | 2.338.410,00 |
| 3 | Batang | 2.534.383,00 |
| 4 | Blora | 2.238.430,85 |
| 5 | Boyolali | 2.396.598,00 |
| 6 | Brebes | 2.239.801,50 |
| 7 | Cilacap | 2.640.248,00 |
| 8 | Demak | 2.940.716,00 |
| 9 | Grobogan | 2.254.089,54 |
| 10 | Jepara | 2.610.224,00 |
| 11 | Karanganyar | 2.437.110,00 |
| 12 | Kebumen | 2.259.873,55 |
| 13 | Kendal | 2.783.455,25 |
| 14 | Klaten | 2.389.872,78 |
| 15 | Kudus | 2.680.485,72 |
| 16 | Magelang (Kabupaten) | 2.467.488,00 |
| 17 | Pati | 2.332.350,00 |
| 18 | Pemalang | 2.296.140,00 |
| 19 | Purbalingga | 2.338.283,12 |
| 20 | Purworejo | 2.265.937,67 |
| 21 | Rembang | 2.236.168,78 |
| 22 | Semarang (Kabupaten) | 2.750.136,00 |
| 23 | Sragen | 2.182.200,00 |
| 24 | Sukoharjo | 2.359.488,00 |
| 25 | Tegal (Kabupaten) | 2.333.586,46 |
| 26 | Temanggung | 2.246.850,00 |
| 27 | Wonogiri | 2.180.587,50 |
| 28 | Wonosobo | 2.299.521,38 |
| 29 | Magelang (Kota) | 2.281.230,00 |
| 30 | Pekalongan (Kota) | 2.545.138,00 |
| 31 | Salatiga | 2.533.583,00 |
| 32 | Semarang (Kota) | 3.454.827,00 |
| 33 | Surakarta (Solo) | 2.416.560,00 |
| 34 | Tegal (Kota) | 2.376.683,82 |
| 35 | Purwokerto* | 2.338.410,00 |
Catatan: Purwokerto merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas, sehingga UMK-nya mengikuti UMK Kabupaten Banyumas.
Baca juga: UMR Temanggung 2025
Apa Saja Faktor Penentu UMR di Kebumen
Penetapan UMR di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Kebumen, tidak dilakukan secara sembarangan. Ada berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran upah minimum, agar sesuai dengan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan masyarakat.
1. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu faktor utama yang diperhatikan adalah angka inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun regional. Jika inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi melambat, biasanya kenaikan UMR cenderung moderat. Sebaliknya, jika ekonomi tumbuh positif dan inflasi terkendali, maka kenaikan UMR bisa lebih besar.
2. Daya Beli dan Produktivitas
Pemerintah juga mempertimbangkan daya beli masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. UMR diharapkan dapat mencerminkan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja. Selain itu, peningkatan produktivitas menjadi justifikasi agar upah yang lebih tinggi tetap seimbang dengan kontribusi pekerja.
3. Kondisi Sosial Ekonomi Daerah
Kondisi lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran, potensi sektor industri, serta kemampuan pelaku usaha di daerah juga menjadi bahan pertimbangan. Kebijakan UMR harus adil bagi pekerja namun tidak memberatkan dunia usaha, terutama sektor UMKM yang dominan di banyak daerah seperti Kebumen.
Baca juga: UMR Banjarnegara 2025
Dampak Kenaikan UMR terhadap Pekerja dan Pengusaha
Kenaikan UMR tentu membawa konsekuensi bagi dua pihak utama: pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, peningkatan upah minimum jelas merupakan angin segar yang dapat memperkuat daya beli dan kualitas hidup. Namun di sisi lain, pengusaha juga harus melakukan penyesuaian agar tetap bisa menjaga kelangsungan bisnisnya.
Bagi pekerja di sektor formal, kenaikan UMR 2025 menjadi peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, peningkatan upah juga bisa memacu semangat dan produktivitas tenaga kerja.
Sementara itu, bagi pengusaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), penyesuaian UMR dapat menjadi tantangan. Mereka perlu menyesuaikan struktur biaya operasional dan mempertimbangkan efisiensi agar tidak terjadi tekanan finansial berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menyediakan insentif atau program pendampingan agar dunia usaha tetap tumbuh seiring kenaikan UMR.
Pertanyaan Seputar UMR Kebumen 2025
Apakah UMR dan UMK itu sama?
UMR (Upah Minimum Regional) adalah istilah lama yang saat ini telah digantikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Jadi, UMR Kebumen secara teknis merujuk pada UMK Kebumen.
Kapan UMR Kebumen 2025 mulai berlaku?
UMR atau UMK Kebumen 2025 mulai berlaku pada 1 Januari 2025, sesuai ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
Apakah UMR berlaku untuk semua sektor?
UMR berlaku sebagai standar minimum untuk semua sektor industri di wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, sektor tertentu dapat memiliki struktur upah sektoral tersendiri jika diatur dalam perjanjian bersama.
